Perkembangan Ekonomi di Provinsi Bali - Provinsi Bali merupakan salah satu yang presentase ekonomi nya meningkat dengan baik dibandingkan dengan presentase di 2021.
Inilah laporan perkembangan ekonomi provinsi Bali yang dikupas dari Bank Sental Indonesia.
1. Perkembangan Ekonomi Marko Daerah
Pemulihan ekonomi Bali terus menunjukan penguatan hingga triwulan 2022. Ekonomi bali tumbuh besar sebesar 3,04%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelum sebesar 1,46%. Perbaikan sejalan dengan pemulihan kinerja pariwisata yang didukung oleh berlanjutnya relaksasi Kebijakan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta relaksasi Persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dan Persyaratan Pelaku Luar Negeri (PPLN). Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi bali yang bersumber dari kinerja ekspor luar negeri dan konsumsi rumah tangga (RT), sedangkan dari sisi lapangan usaha yaitu peningkatan kinerja lapangan usaha akmamin, transportasi, dan konstruksi.
2. Perkembangan Keuangan Pemerintah
Anggaran belanja dan transfer Pemerintah di Provinsi Bali selama triwulan 2022 tercatat sebesar Rp.13,03 Triliun, turun 0,71% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan realisasi belanja terutama disebabkan oleh masih rendahnya realisasi belanja APBN yang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan triwulan 2021. Meskipun demikian, realisasi belanja APBD tingkat privinsi maupun akumulasi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Di sisi tercatat menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, juka ditinjau dari persentasi realisasi terhadap pagu, maka persentase realisasi pendapatan total pemerind\tah daerah di Bali pada teriwulan 2022 lebih tinggi dibandingkan teiwulan 2021.
3. Perkembangan Inflasi
Realitasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan 2022 tercatat sebsar 5,75%, lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi pada triwulan 2022 yang dicatat sebesar 2,41% maupun triwulan 2021 yang sebesar 0,58%. Inflasi Provinsi Bali pada triwulan 2022 yaitu didorong oleh naiknya tekanan harga pada hampir semua kelompok barang. Realisasi inflasi Bali triwulan 2022 juga tercatat lebih tinggi daripada realisasi inflasi Nasional yaitu sebesar 4,35%. Pada meningkat, Karena disebabkan oleh meningkatnya permintaan dan adanya momentum liburan musim panas serta liburan sekolah, meningkatkan harga komoditas global, kenaikan tarif PPN menjadi 11%, kenaikan tarif serta adanya kebijakan spesial di Kota Denpasar yang menaikan tarif PDAM. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali kabupaten/kota di Provinsi Bali akan terus mengawal pengerakan harga sehingga inflasi agar hingga akhir tahu tetap berada dalam sasaran nasional kurang lebih 3,1%
4. Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan
Intermediasi perbankan pada triwulan 2022 membaik dibandingkan triwulan sebelumnya dengan resiko kredit yang terjaga. Perbaikan tercermin dari penuingkatan kinerja penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) maupun penyaluran kredit seiring dengan berlanjutnya tren pemulihan ekonomi Bali di tengah demand pariwisata yang kian meningkat. Sejalan dengan itu, kinerja pembiayaan UMKM juga menunjukan perbaikan didorong oleh meningkatnya permintaan sejalan dengan pemulihan aktivitas dunia usaha serta dukungan program pemerintah.
5. Perkembangan seluruh indikator
Sistem pembayaran di Proivinsi Bali menunjukan peningkatan sejalan dengan pemulihan ekonomi Provinsi Bali yang terus berlanjut pada triwulan 2022 ini. Kinerja transaksi pada kanal RTGS, SKNBI, kartu ATM/Debit dan kartu kredit mengalami peningkatan. Sementrara itu, aliran uang kartal perbankan menunjukan posisi outflow. Hal ini sesuai dengan pola historis saat adanya perayaan hari besar keagamaan nasional (HBKN) seperti misalnya Idul Fitri dan Galungan Kuningan yang akan mendorong kenaikan permintaan uang di masyarakat.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali berkomitmen menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai utamanya di masa pandemi covid-19 yang membatasi kontak langsung. Bentuk upaya-upaya yang dijalankan demi menunjukan komitmen tersebuit seperti misalnya layanan kas untuk penyetoran dan penukaran uang perbankan, penerapan clean money policy, sosialisai penggunaan QRIS.
sumber: bi.go.id
Tags
Politik